 |
| Keterangan Foto: Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Cipetir, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong yang diduga asal jadi sehingga sering ambrol. Tudingan ada praktik kotor alias kongkalikong pun dilontarkan masyarakat pengguna air dan mendesak APH melakukan penyelidikan untuk menegakkan hukum serta menyelamatkan keuangan daerah. |
INFO NEWS | BOGOR - Saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Cipetir, yang berlokasi di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan karena kondisinya rusak akibat longsor alias ambruk. Ironisnya, DI Cipetir belakangan diketahui sudah 3 (tiga) kali mengalami perbaikan atau rehabilitasi dalam program pemeliharaan tahun 2024, dan dikabarkan akan kembali diperbaiki pada 2025 agar air dapat mengalir secara lancar dan merata.
Keluhan terhadap kualitas pembangunan dalam program pemeliharaan DI Cipetir pun dilontarkan warga yang notabenenya para petani, karena rusak kembali meski sudah tiga kali mengalami pemeliharaan pada 2024. Tudingan minimnya pengawasan karena adanya dugaan kongkalikong antara UPT Pengairan Wilayah III Ciawi dengan pelaksana program pemeliharaan DI Cipetir dianggap jadi penyebab rendahnya kualitas.
" Saluran irigasi DI Cipetir ini sering ambrol sehingga menggangu aliran air untuk lahan pertanian, padahal tahun 2024 sudah 3 (tiga) kali diperbaiki. Pada tahun 2025 ini katanya mau diperbaiki kembali, agar pasokan air lancar," ungkap Malik (51) warga Desa Tugu Jaya, Kamis 11 September 2025.
Ia juga menilai, ambrol atau longsornya kembali Turap Penahan Tebingan (TPT) saluran irigasi DI Cipetir akibat rendahnya kualitas TPT. Hal itu terjadi, karena dugaan adanya kongkalikong diantara UPT Pengairan wilayah III Ciawi dengan pihak pelaksana program pemeliharaan sehingga merugikan keuangan daerah dan petani pengguna air.
" Pelaksanaan pemeliharaannya asal jadi. Buktinya, sudah beberapa kali ambruk atau longsor. Setahu saya, pengawas dari UPT disini bernama pak Suleman alias pak Sule," imbuhnya.
Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik, Rico Pasaribu berpendapat, kerusakan yang terjadi secara berulang pada satu titik proyek yang pembiayaannya bersumber dari APBD hasil pajak rakyat, sudah seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum baik Kejaksaan Negeri maupun kepolisian karen berpotensi merugikan keuangan daerah.
" Keuangan daerah harus diselamatkan. Dalam kasus saluran irigasi DI Cipetir, APH harus bertindak dengan melakukan penyelidikan dugaan mark up anggaran yang berakibat rendahnya kualitas TPT hasil pemeliharaan, juga dugaan suap menyuap oknum dalam unsur tindak pidana korupsi," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan TPT saluran irigasi DI Cipetir harus mengutamakan kualitas dan sesuai spesifikasi teknis agar berfungsi dengan baik atau sesuai dengan perencanaan pembangunan. Dugaan lemahnya pengawasan, kata Rico lagi, dapat timbul akibat dugaan permainan kotor atau kongkalikong antara pelaksana proyek dengan oknum pengawas agar bisa memperoleh keuntungan pribadi.
" Pada setiap program pembangunan pemerintah maupun swasta, jelas ada Juklak dan Juknis pelaksanaan agar tujuan dari rencana pembangunan tercapai," jelasnya.
Saat hendak dikonfirmasi, Kepala UPT Pengairan Wilayah III Ciawi, Tirto maupun pengawas atau juru air wilayah Cigombong yang meliputi Desa Tugu Jaya, Sulaeman alias Sule, saat dikonfirmasi kaitan saluran irigasi DI Cipetir yang ambruk sehingga mengganggu aliran air untuk lahan pertanian meski sudah tiga kali mengalami perawatan pada 2024 dan akan kembali diperbaiki pada 2025, tidak berada ditempat.
" Ga ada siapa-siapa pak, semua ke lapangan," singkat pegawai UPT Pengairan Wilayah III Ciawi yang enggan menyebutkan namanya.
AR Sogiri
