 |
| Keterangan gambar (AR Sogiri/IN) Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada pembangunan Daerah Irigasi (DI) Cigenteng di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari Indonesia Morality Watch (IMW) |
INFO NEWS | BOGOR – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada pembangunan Daerah Irigasi (DI) Cigenteng di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari Indonesia Morality Watch (IMW). Lembaga tersebut meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan setelah menerima laporan dari masyarakat.
Ketua IMW Perwakilan Jawa Barat, Edwar, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran dan investigasi lapangan menyusul adanya aduan masyarakat terkait kualitas pembangunan irigasi tersebut.
"Setelah mendapat aduan masyarakat, tim peneliti melakukan penelitian dan investigasi lapangan. Dari hasil penelusuran, kami menemukan indikasi adanya pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun petani pengguna air karena diduga tidak memenuhi mutu dan kualitas yang semestinya," ujar Edwar, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Edwar, dugaan tersebut didasarkan pada temuan di lapangan, antara lain penggunaan material pasir yang diduga bercampur tanah, penggunaan semen yang disebut tidak sesuai standar, serta pekerjaan pondasi yang menurut hasil pengamatan tim berada di atas permukaan tanah. Atas dasar temuan tersebut, IMW meminta aparat kepolisian melakukan pendalaman, termasuk meminta klarifikasi dari Ketua P3A Mitra Cai Cipicung selaku penanggung jawab kegiatan.
"Pondasi memiliki standar teknis agar bangunan tidak mudah mengalami kerusakan. Begitu juga penggunaan material yang sesuai spesifikasi sangat menentukan kualitas konstruksi," katanya.
Edwar menilai, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang, kondisi itu berpotensi berdampak pada kualitas infrastruktur irigasi yang dimanfaatkan petani serta efektivitas program peningkatan ketahanan pangan. Ia juga berharap pengawasan dari Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dapat terus diperkuat.
"Pengawasan yang optimal diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat menindaklanjuti temuan ini sesuai kewenangannya," ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua P3A Mitra Cai Cipicung, Oding, belum memberikan tanggapan secara khusus terkait dugaan penggunaan material maupun spesifikasi campuran semen sebagaimana disampaikan IMW. Ia menjelaskan bahwa lokasi pembangunan berada cukup jauh dari jalan utama sehingga proses pengangkutan material dilakukan secara manual.
"Lokasinya jauh dari jalan, Pak. Jadi hal itu memengaruhi volume pekerjaan dan biaya pembangunan. Yang penting fisik pembangunannya ada, tidak fiktif," ujarnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan maupun hasil pemeriksaan dari instansi teknis ataupun aparat penegak hukum terkait dugaan yang disampaikan IMW. Oleh karena itu, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
AR Sogiri
