 |
| Keterangan Foto: Gambar ilustrasi meningkatnya harta kekayaan pejabat daerah dan kepala daerah ditengah kemiskinan yang masih dialami rakyat |
INFO NEWS | BOGOR - Kenaikan signifikan harta kekayaan Bupati Bogor, Rudi Susmanto, selama satu tahun kepemimpinannya di Kabupaten Bogor dan sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Bogor, ditengah tingginya angka kemiskinan sehingga memperoleh predikat sebagai daerah berpenduduk miskin tertinggi se-Indonesia, mendapat sorotan. Disisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi proyek-proyek di Bumi Tegar Beriman sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan praktik korupsi.
Peneliti KPKB sekaligus Pemerhati Sosial dan Lingkungan, Zefferi menuturkan, peningkatan harta kekayaan Bupati Bogor Rudi Susmanto selama satu tahun menjabat dan sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bogor, akan memicu kegelisahan publik apalagi harapan yang dititipkan oleh pemilik kedaulatan melalui pesta demokrasi belum tercapai.
" Ada kegelisahan dari publik ketika harapannya belum tercapai, tapi pejabat atau penyelenggara pemerintahan meningkat harta kekayaannya,"kata Zefferi, Rabu 25 Februari 2026.
Kegelisahan itu, kata dia lagi, tidak boleh diartikan sebagai tuduhan dalam mengelola pemerintahan, akan tetapi pemilik kedaulatan menaruh harapan besar agar bisa hidup sejahtera dan berkeadilan sebagaimana amanat UUD 1945 serta UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat itu, dipercayakan di bilik suara alias TPS dengan cara berpartisipasi dalam proses demokrasi.
" Tingginya angka kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga keterbatasan akses ekonomi yang mendasari adanya kegelisahan ditengah meningkatnya harta kekayaan pejabat publik," imbuhnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, dalam laporan e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Desember 2025, harta kekayaan Bupati Bogor Rudi Susmanto meningkat atau bertambah sekitar 3,28 miliar alias 35 persen dalam setahun, yang sebelumnya Rp9,3 miliar menjadi 12,6 miliar. Sementara Kepala BPKSDM, Yunita MS harta kekayaannya meningkat 9 kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun yang awalnya sekitar Rp893 juta pada 2022 menjadi Rp8,5 miliar pada akhir Desember 2025.
" Peningkatan harta yang signifikan Yunita MS sebagai pejabat dilingkup Pemkab Bogor dari Rp893 juta menjadi Rp8,5 miliar membuat kegelisahan publik yang hidup dalam tekanan ekonomi semakin meningkat," paparnya.
Dilansir dari berbagai sumber, untuk memastikan program dan proyek strategis tahun 2026 berjalan transparan dan terbebas dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan pendampingan langsung dari Komisi Anti Korupsi (KPK).
Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman mengatakan, pendampingan dari KPK dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan proyek hingga proses lelang. Ia juga menjelaskan, beberapa SKPD telah melakukan rapat koordinasi serta ekpose dan KPK pun memberikan pertimbangan berikut rekomendasi terkait proyek-proyek strategis.
" Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari," ujar Arif Rahman.
Berikut 10 Proyek Strategis tahun 2026 di Kabupaten Bogor yang mendapatkan pengawasan alias pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1. Pembangunan Jembatan Situ Nangerang pada jalan Bomang senilai Rp60 miliar
2. Pembangunan Gedung Creative Hub senilai Rp29,4 miliar
3. Pembangunan Gedung PMI senilai Rp24,3 miliar
4. Relokasi Puskemas Ciderum Kecamatan Caringin senilai Rp15 miliar
5. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Sindur senilai Rp12,5 miliar
6. Pembangunan Lapangan Tembak di Kawasan Pakansari Cibinong senilai Rp12 miliar
7. Penataan Lapangan Tegar Beriman, Taman Areal Kantor Bupati dan Taman Masjid Baitul Faizin senilai Rp11,1 miliar
8. Pembangunan Lanjutan Pasar Hewan Jonggol senilai Rp4,9 miliar
9. Pembangunan Pasar Benih Ikan Ciseeng tahap tiga senilai Rp2,9 miliar
10. Pembangunan Klinik Pratama BNN Kabupaten Bogor senilai Rp1,6 miliar
Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor
Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor tercatat menurun secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 6,25%, dari sebelumnya 7,05%. Penurunan ini mencerminkan sekitar 446.790 orang penduduk miskin (dari total penduduk 6 juta jiwa) yang berhasil ditekan melalui program seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Berikut Tren Data Kemiskinan di Kabupaten Bogor:
Tahun 2025: 6,25%
Tahun 2023: 7,27%
Tahun 2022: 7,73%
Tahun 2021: 8,13%
Tahun 2020: 7,69%
Poin Penting:
Rasio kemiskinan Kabupaten Bogor diklaim lebih rendah daripada rata-rata provinsi Jawa Barat dan nasional.
Pemkab Bogor mencatat sekitar 120 ribu orang telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir.
Fokus penanganan mencakup perbaikan 3.406 unit Rutilahu pada tahun 2025 dengan anggaran mencapai Rp700 miliar.
Data ini menunjukkan penurunan berkelanjutan, menempatkan angka kemiskinan Kabupaten Bogor di bawah 7% pada akhir 2025. Meski begitu, Kabupaten Bogor dianggap sebagai daerah berpenduduk miskin tertinggi se-Indonesia mencapai 401,86 ribu jiwa menurut BPS dan menjadi sorotan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam RDP dengan Komisi V DPR RI.
AR Sogiri
