 |
| Keterangan gambar: Foto ilustrasi penambang emas ilegal. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM, menyebutkan bahwa aparat kepolisian dari Polda Jabar berkomitmen memburu bos gurandil atau pemodal, pemilik lubang hingga penadah emas ilegal di Gunung Pongkor Bogor |
INFO NEWS | BOGOR - Kematian 11 orang penambang emas ilegal alias gurandil akibat terpapar gas karbon monoksida (CO) imbas terbakarnya kayu penyangga di area tambang L.700 Ciurug PT Antam Tbk di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, terus mendapat sorotan. Ditengah kesedihan mendalam keluarga korban, desakan agar hasil penyelidikan disampaikan secara terbuka mulai menguat.
Ketua Indonesia Morality Watch (IMW) Jawa Barat, Edwar mengatakan, munculnya desakan agar hasil penyelidikan disampaikan secara transparan, karena publik meminta kejujuran dalam sebuah proses hukum agar penegakan supremasi hukum berjalan sesuai ketentuan dan harapan. Hal tersebut, sambungnya, sangat penting demi menjaga kepercayaan atas hukum.
" Aparat hukum wajib menyampaikan hasil penyelidikan atas peristiwa yang terjadi pada Selasa 13 Januari 2026, di area L.700 PT Antam Tbk secara terbuka. Publik (rakyat,red) merupakan pemilik kedaulatan di republik ini, artinya permintaan proses hukum yang terbuka, profesional dan tegas harus dilakukan," ungkapnya, Kamis 29 Januari 2026.
Menurut dia, asap tebal mengandung karbon monoksida (CO) di PT Antam Tbk, merupakan alarm bahaya bukan sekedar kejadian teknis yang bisa ditutupi dengan pernyataan tidak ada korban karyawan perusahaan. Serta menyampaikan apresiasi, kepada Bupati Bogor dalam menenangkan masyarakat sesaat setelah kejadian dengan memastikan tidak ada korban, meski belakangan diketahui belasan rakyatnya (gurandil,red) jadi korban
" Kejadian itu, justru membuka kembali pertanyaan lama yang belum dijawab tuntas yakni seberapa serius negara dan BUMN tambang menjaga keselamatan manusia dan lingkungan dibalik jargon pengelolaan tambang modern?," imbuhnya.
Lebih jauh, Edwar memaparkan, asap mengandung karbon monoksida akibat terbakarnya kayu penyangga bukanlah hal sepele, itu bisa menandakan kegagalan dalam sebuah sistem yang seharusnya sudah dipetakan, dimitigasi dan dicegah jauh sebelum publik melihat kepulan asap dari permukaan. Apalagi tambang emas di Gunung Pongkor ada di wilayah padat penduduk, dengan sejarah konflik tambang terkait aspek sosia dan ekonomi.
" Ketika peristiwa seperti ini terus terjadi, publik bertanya-tanya. Apakah standar keselamatan benar-benar diterapkan, atau hanya ditulis rapi di dokumen audit?," paparnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan, peristiwa yang terjadi dua pekan lalu bukan kecelakaan biasa, melainkan dampak praktik tambang ilegal yang dijalankan secara terorganisir. KDM mendesak, aparat kepolisian menangkap semua pihak yang berada dibalik aktivitas gurandil dimulai pemodal, pemilik lubang, kordinator paguyuban, oknum elit pejabat dalam relasi kuasa hingga penadah emas hasil tambang ilegal.
“Pak Kapolda sudah bicara ke saya, buru pelakunya. Pelakunya kan yang nyuruh dong (pemodal dan pemilik lubang,red), yang membeli. Mereka yang paling menikmati keuntungan dibanding orang yang melaksanakan tambang ilegalnya,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat malam, 23 Januari 2026.
Menurut KDM, 11 orang para pekerja tambang ilegal atau gurnadil yang tewas merupakan korban paling nyata dari sistem eksploitasi tambang liar. Risiko keselamatan mereka, kata dia lagi, berbanding terbalik dengan keuntungan yang dinikmati para bandar dan penadah. Ia juga menegaskan, kepolisian telah berkomitmen memfokuskan penyelidikan pada aktor utama di balik aktivitas penambangan emas ilegal.
" Bukan hanya pekerja lapangan, melainkan bandar (bos gurandil) dan pengepul emas yang selama ini menjadi mata rantai terpenting bisnis ilegal tersebut," tegasnya.
AR Sogiri
