 |
| Foto: Dok. (Joy/InfoNEWS) PMII dan AMAR Desak Pemerintah Memberikan Kepastian Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Pergeseran Tanah di Cianjur Selatan. |
INFO NEWS | CIANJUR - Dalam aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Cianjur. Massa PMII dan Aliansi Mahasiswa Rakyat (AMAR) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk memberikan kepastian realisasi bantuan bagi korban bencana alam pergeseran tanah, yang terjadi pada tahun 2024 dibeberapa wilayah cianjur selatan.
Terpantau awak media massa unjuk rasa mulai terkonsentrasi di depan Pendopo Kabupaten Cianjur dari pukul 13.33 WIB. Massa mulai membubarkan diri pada pukul 17.50 WIB setelah mendapat tanggapan dari Asda 1 Kabupaten Cianjur.
Menurut Asda 1 Arief Purnawan, wajar mereka menuntut progres karena kewajiban kita merespon tuntutan mereka, dan memformalisasikan tuntutan mereka sesuai dengan mekanisme, karena yang mereka tuntut berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan anggarannya dari BNPB.
" Kita akan merespon keinginan mereka yakni menuntut progres perbaikan rumah agar secepatnya dapat terealisasi, dan secepatnya akan kita koordinasikan dengan lembaga tekhnis terkait," tuturnya, Jumat (24/10/2025).
Selanjutnya ia menjelaskan beberapa lokasi di wilayah Cianjur Selatan yang terdampak bencana alam pergeseran tanah.
" Pergeseran tanah itu berada di wilayah kita, di Kadupandak ada, Pagelaran dan Takokak juga ada," ungkapnya.
Progres yang akan kita lakukan, lanjut Arief, Insyaallah akan di realisasikan, mudah- mudahan tidak lebih dari dua mingguan, semua sudah tanda tangan.
" Untuk tuntutan DTH akan kita alokasikan, kemudian yang kedua terkait rehab rumah kita pakai mekanisme yang ada, karena itu kewenangan dari Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dan kita menyesuaikan saja," terangnya.
Sebelumnya, saat di wawancarai awak media Khoerul Vikri Koorlap Aksi Unjuk Rasa menegaskan bahwa aksi ini merupakan aksi lanjutan.
" Melalui audiensi ini kita menyuarakan tuntutan warga yang terdampak, yang sebelumnya sudah dijanjikan, namun nyatanya sampai saat ini belum terealisasi, maka dari itu kita berangkat, dan kita mencoba menghadirkan OPD terkait. Alhamdulillah barusan ada kesepakatan terkait DTH," terang Vikri.
" Untuk DTH katanya bisa di selesaikan dalam minggu-minggu sekarang," imbuhnya.
Hari ini, lanjut Vikri, masih ada warga masyarakat yang masih tinggal di hunian yang tidak layak, mereka masih berada di zona merah, untuk anak-anak dan lanjut usia masih bertahan tinggal dilokasi pergeseran tanah sampai detik ini juga.
" Peristiwa pergeseran tanah masih terjadi, dan itu sering di infokan oleh warga masyarakat melalui grup WhatsApp, makanya kita menekan kepada pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan dana tunggu hunian," ujarnya.
Lebih lanjut Khoerul Vikri menjelaskan, untuk pergantian rumah tadi telah di diskusikan bahwa pergantian itu sedang dalam proses, namun yang lebih di tekankan mengenai DTH.
" Diskusi tadi berjalan alot karena ada temuan BPK yang harus di selesaikan," jelasnya.
" Singkatnya tadi sudah diterangkan Asda 1, bahwa Bupati dan Wakil Bupati sedang ada halangan, dan kehadirannya menerima massa aksi sudah di instruksikan Bupati," bebernya.
(Joy)
