 |
| Foto: Dok. (SC) Direktur Agraria Institut Dede Firman Karim saat memaparkan peta digital pertanahan dan tata ruang di hadapan Forkopimda Bogor |
INFO NEWS | JAKARTA - Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dilingkungan Kanwil BPN Jawa Barat menjadi perhatian publik, bahkan Agraria Institut (NGO yang fokus menyoroti isu Pertanahan dan Tata ruang) menduga penunjukan Plt tersebut berkaitan dengan munculnya sejumlah kasus pertanahan di Jawa Barat.
Dikutip dari Pakar Online. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Syamsu Wijana, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil BPN Jawa Barat.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 181/SPh-KP.02.08/VI/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Juni 2026. Surat tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat agar penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan tetap berjalan efektif.
Isi surat menyebutkan, Syamsu Wijana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mendapat amanah tambahan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, terhitung mulai 1 Juli 2026 hingga ditetapkannya pejabat definitif atau paling lama tiga bulan.
”Penugasan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat tetap berjalan optimal tanpa hambatan selama masa transisi kepemimpinan. Namun, kami menduga pergantian kepemimpinan ini terkait kuat dengan sejumlah permasalahan tanah di Jawa Barat,” kata Direktur Agraria Institut, Dede Firman Karim, kepada PAKAR, Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tersebut, ditegaskan pula bahwa pelaksana tugas diminta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
Penunjukan Plt. ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program kerja, pelayanan pertanahan, serta berbagai agenda strategis BPN di wilayah Jawa Barat agar tetap berjalan secara maksimal.
”Kami menduga pergantian Kepala Kanwil Jabar berkaitan dengan munculnya sejumlah kasus pertanahan di Jawa Barat,” ungkap Dede.
Red
