INFO NEWS | CIANJUR – Ratusan orang tua siswa dari Kampung Tegal Panjang, Kampung Pawati, dan Kampung Pasir Banen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Mande, memadati halaman SMP dan SMK Bustanul Ulum. Mereka menuntut kejelasan dugaan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai penuh kejanggalan dan merugikan siswa penerima manfaat. Senin (16/02/2026)
Sejak pukul 08.00 WIB, warga sudah berkumpul. Namun, hanya perwakilan yang diperbolehkan masuk ke ruang kelas bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat. Sementara ratusan orang tua lainnya menunggu hingga sekitar pukul 11.30 WIB di halaman tanpa kepastian, menanti hasil pertemuan.
Warga membeberkan sejumlah temuan mencurigakan, mulai dari siswa yang sudah putus sekolah tetapi tercatat sebagai penerima PIP, siswa yang tidak melanjutkan ke SMK namun tetap muncul sebagai penerima bantuan, hingga nama yang diduga tidak pernah bersekolah di Bustanul Ulum justru tercatat menerima dana. Di sisi lain, ada siswa aktif yang namanya tercatat di aplikasi SIPINTAR tetapi tidak pernah menerima bantuan, bahkan ada yang mengaku bantuannya dipotong.
Situasi memicu kekecewaan warga setelah pihak sekolah yang sebelumnya berjanji akan mencairkan bantuan PIP pada hari tersebut justru tidak hadir. Kepala sekolah, Ida Farida, disebut berhalangan karena sakit dan hanya diwakili kuasa hukumnya dalam pertemuan.
Dugaan kejanggalan data penerima PIP di sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bustanul Ulum itu kini menjadi sorotan serius warga dan berpotensi berlanjut ke ranah hukum.
Susilawati, Nurohman, dan Hadi,Perwakilan warga, mengatakan kedatangan mereka ke sekolah untuk menuntut hak anak-anak yang diduga tidak disalurkan.
"Kami datang untuk menuntut hak anak-anak kami yang PIP-nya tidak disalurkan. Banyak warga yang datang untuk menuntut hak tersebut,” ujar Hadi.
Ia menyebut bantuan tersebut diduga tidak disalurkan selama kurang lebih enam tahun, sejak jenjang SMP hingga SMK.
"Harus secepatnya dibayar dan dikembalikan dalam jangka waktu tiga hari terhitung dari hari ini, karena itu hak anak-anak kami,” katanya.
Jika persoalan tidak diselesaikan secara musyawarah, warga mengancam akan menempuh jalur hukum.
"Saya dan warga akan melaporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
Menurutnya, jumlah warga yang datang mencapai sekitar 200 orang, meski sebagian sudah pulang sebelum pertemuan selesai.
"Kami sangat kecewa. Kepala sekolah sudah menjanjikan akan mengembalikan hak anak-anak kami hari ini, tapi tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum kepala sekolah, David Putra, menyampaikan bahwa kedatangan warga berkaitan dengan tuntutan pertanggungjawaban atas PIP.
Ia mengatakan akan menyampaikan seluruh poin tuntutan warga kepada kepala sekolah dan berencana menggelar mediasi lanjutan.
"Poinnya terkait PIP, menuntut hak anak, dan jumlah bantuan yang diterima tiap siswa. Untuk detailnya nanti akan disampaikan langsung oleh ibu kepala sekolah,” katanya.
Terkait dugaan siswa fiktif, ia menyebut hal tersebut belum dibahas dalam musyawarah dan meminta agar menunggu penjelasan langsung dari kepala sekolah.
Ia juga berharap persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus menempuh jalur hukum.
"Kalau bisa jangan ke jalur hukum, dimediasi dulu,” ujarnya.
Menurutnya, dari perwakilan yang hadir, sekitar 64 orang tua mengeluhkan persoalan PIP.
Terpisah, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Helmi Halimudin, S.Pd., M.Si., menyatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan pengecekan.
"Siap, nanti kita panggil dulu, kita kroscek. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Joy
