 |
| Foto: Dok. (RFS) Aksi Protes ratusan warga Puncak Bogor terhadap langkah Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel sejumlah hotel dan tempat wisata dengan alasan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan. Pasalnya, langkah Menteri Hanif Faisol menimbulkan PHK secara massal terhadap warga lokal yang bekerja di hotel dan tempat wisata, Jumat 22 Agustus 2025. |
INFONEWS | BOGOR - Ditengah pengawalan ketat aparat TNI-Polri dan Satpol PP, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Masyarakat Adat Puncak (MAP) dan Pekerja Pariwisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar aksi di Simpang Gadog Ciawi, Jumat 22 Agustus 2025. Aksi tersebut, dipicu langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) beberapa waktu lalu yang menyegel sejumlah hotel karena berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.
Alasannya, langkah Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq itu berdampak secara langsung terhadap masyarakat lokal yang menggantung hidup sebagai pekerja hotel dan pariwisata karena terpaksa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal.
" Ini bentuk arogansi birokrasi dan jelas tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, ratusan pekerja hotel dan pariwisata di kawasan Puncak yang notabenenya adalah warga lokal terpaksa mengalami PHK masal karena ulah Menteri Hanif Faisol," ungkap Ketua AMBS, Muchsin dalam pernyataannya.
Ia juga mengatakan, akar persoalan rusaknya kawasan Puncak bukan karena aktivitas usaha hotel-hotel yang di segel Menteri Hanif Faisol Nurofiq melalui Deputi Gakkum LH, melainkan program kehutanan sosial yang digagas KLHK pada periode sebelumnya. Program itu, Muchsin menambahkan, membagikan 600 Hektar lahan hutan kepada 75 penerima dalam jangka waktu 35 tahun dengan dalih solusi pelestarian lingkungan.
" Rusaknya kawasan Puncak akibat program yang digagas KLHK pada periode sebelumnya, bukan hotel-hotel yang menyerap tenaga kerja lokal. Penutupan sejumlah hotel dan lokasi wisata beberapa waktu lalu, merupakan bentuk kezaliman Menteri Hanif Faisol Nurofiq terhadap warga lokal," imbuhnya.
Lebih lanjut Muchsin menegaskan, langkah Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dengan menyegel hotel dan tempat wisata harus dievaluasi karena menyengsarakan masyarakat lokal. Tak hanya itu, KLHK harus bertanggungjawab atas rusaknya kawasan hutan akibat program yang tidak selaras dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
" Pemerintah harus hadir untuk alam dan menjadi pelindung rakyat. Potensi terjadinya pencemaran lingkungan oleh sejumlah hotel, harusnya dicarikan solusi bukan dijadikan alat untuk menindas masyarakat lokal," tegasnya.
Ditempat yang sama, Pupuhu Masyarakat Adat Puncak (MAP), Edison SH menuturkan, bahwa pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan ekonomi masyarakat agar kebijakan tidak melahirkan bencana sosial. Ia juga memaparkan, rusaknya kawasan Puncak sebagai daerah resapan disebabkan alih fungsi kawasan hutan akibat program KLHK, keberadaan vila pejabat dan KSO bar-bar yang dijalankan PTPN Gunung Mas.
" Yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi kawasan yang rusak, bukan menghentikan aktivitas usaha hotel maupun lokasi wisata yang menjadi tempat bekerja bagi masyarakat lokal untuk menghidupi keluarganya. Langkah Menteri Hanif Faisol Nurofiq berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat," tandasnya.
AR Sogiri
