 |
| Foto: Dok. (Arief Tito/IN) Akademisi Kritik Orientasi GDP: Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Cukup Ukur Keberhasilan Pembangunan |
INFO NEWS | JAKARTA – Sejumlah akademisi dan ekonom mempertanyakan paradigma pembangunan Indonesia yang masih menjadikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan ekonomi. Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi dan bedah buku “Membongkar Paradigma GDP-Oriented: Agenda Degrowth dalam Ekonomi Politik Indonesia” yang digelar Universitas Paramadina bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Kamis, 20 Agustus 2026.
Diskusi yang berlangsung secara hibrid dari Auditorium TP Rachmat Universitas Paramadina dan melalui Zoom tersebut membahas konsekuensi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi, termasuk persoalan ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta belum optimalnya pemerataan manfaat pembangunan.
Buku tersebut ditulis Prof. Didin S. Damanhuri, dengan Prof. Fachry Ali sebagai penulis pengantar sekaligus editor. Diskusi menghadirkan Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS. Diskusi dipandu Wijayanto Samirin.
Mewakili Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Harry T.Y. Achsan mengatakan gagasan dalam buku tersebut relevan untuk menguji kembali paradigma pembangunan yang terlalu bertumpu pada GDP.
“Buku ekonomi politik karya Prof. Didin ini mengangkat gagasan perlunya melihat kembali paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada GDP serta pentingnya pendekatan degrowth yang memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis,” ujar Dr. Harry. Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan struktur ekonomi nasional, pemerataan, dan posisi ekonomi lokal dalam pembangunan Indonesia.
Pertumbuhan Tinggi Tak Otomatis Berarti Pembangunan Berhasil
Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan perlu dilihat bersama dampaknya terhadap distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya selalu terkesan dengan buku ekonomi politik karya Prof. Didin. Karena buku tersebut mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kembali sesungguhnya untuk apa dan untuk siapa pembangunan ini dijalankan,” kata Dr. Alim.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap dapat melahirkan persoalan apabila tidak disertai pemerataan. Bahkan, orientasi pertumbuhan yang mengabaikan aspek ekologis berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.
IPB University, kata dia, mencoba menghubungkan aktivitas ekonomi dengan pemerataan dan keberlanjutan melalui sejumlah program.
“Salah satunya melalui pengembangan peternakan ramah iklim serta program One Village One CEO yang menempatkan mahasiswa dan alumni sebagai CEO desa untuk membantu membuka akses teknologi, pasar, dan pembiayaan bagi masyarakat desa.”
Ia menyebut program tersebut telah hadir di lebih dari 1.400 desa dan membantu penyerapan lebih dari 9.500 tenaga kerja. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempertimbangkan aspek lingkungan.
Degrowth Bukan Agenda Menghentikan Pertumbuhan
Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa konsep degrowth tidak tepat jika diterjemahkan sebagai penolakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kritik utama gagasan tersebut, menurutnya, ditujukan kepada model pembangunan yang mengejar pertumbuhan tinggi tanpa memperhitungkan pemerataan, kondisi sosial, dan daya dukung ekologis.
“Jadi buku ini mengapa judulnya agak provokatif lah begitu. Jadi ada publik mungkin di luar sana yang membayangkan bahwa degrowth ini sebagai anti-growth,” kata Prof. Didin.
Ia menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan negara berkembang melahirkan sejumlah paradigma, mulai dari GDP oriented, growth with equity, hingga model pertumbuhan yang menempatkan pemerataan sebagai bagian penting dari pembangunan.
Dengan demikian, persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi, melainkan arah dan manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Dalam konteks Indonesia, Prof. Didin mengkritisi kecenderungan pembangunan yang terlalu menempatkan angka pertumbuhan sebagai indikator utama. Menurutnya, pembangunan perlu dikembalikan pada kepentingan masyarakat, pemerataan, serta keberlanjutan.
Pasal 33 UUD 1945 Kembali Dipersoalkan
Perdebatan mengenai arah pembangunan juga mengarah pada relevansi Pasal 33 UUD 1945. Prof. Fachry Ali menilai gagasan dalam buku Prof. Didin memiliki konsekuensi lebih luas terhadap sistem perekonomian nasional, termasuk usulan untuk mengkaji kembali Pasal 33.
“Akan tetapi hal yang paling fundamental dari kontribusi Didin Damanhuri di dalam buku ini adalah gagasannya untuk melakukan amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Prof. Fachry saat membacakan bagian pengantar yang ditulisnya.
Ia mendorong agar gagasan tersebut tidak berhenti dalam forum bedah buku, tetapi berkembang menjadi diskursus akademik dan konstitusional yang lebih luas.
“Karena itu Didin mengusulkan dan ini saya harapkan ya kepada moderator Wijayanto untuk menyuarakan secara resmi dari Universitas Paramadina tentang perlunya amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar 45,” kata Prof. Fachry.
Menurutnya, pembahasan tersebut berkaitan pula dengan gagasan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai Undang-Undang Payung.
Green GDP Dinilai Lebih Mencerminkan Biaya Pembangunan
Prof. Bambang Juanda menilai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat pembangunan, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan secara keseluruhan.
“Tapi itu syarat perlu belum cukup gitu kan,” ujar Prof. Bambang.
Menurutnya, paradigma GDP-oriented dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam apabila peningkatan output ekonomi tidak dibarengi dengan perhitungan terhadap biaya sosial dan ekologis.
Karena itu, ia menilai pendekatan green GDP penting dikembangkan untuk melengkapi ukuran ekonomi konvensional.
“Makanya yang namanya green GDP itu disesuaikanlah gitu ya masalah depresiasi sumber daya alam kemudian degradasi lingkungan,” katanya.
Melalui pendekatan tersebut, depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan dapat diperhitungkan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari peningkatan output, tetapi juga memperhitungkan biaya yang muncul akibat aktivitas ekonomi.
Prof. Bambang juga mengingatkan agar konsep degrowth tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap pertumbuhan.
“Jadi kita mendukung tapi jangan sampai ini akhirnya kalau tadi degrowth itu seolah kita khawatirnya disalah pahami kan ini kan seperti anti-growth gitu yah” ujar Prof. Bambang.
Pasal 33 dan Ekonomi Kerakyatan
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai pembacaan kembali Pasal 33 UUD 1945 penting untuk memperluas pemahaman mengenai ekonomi kerakyatan. Menurutnya, praktik ekonomi masyarakat tidak selalu dapat direduksi ke dalam bentuk kelembagaan formal seperti koperasi.
“Kesamaannya yang sebenarnya tersirat dalam buku itu adalah mari kita sama-sama reclaiming kembali makna dari pasal 33,” ujar Bhima.
Ia menyoroti berbagai bentuk kolektivisme masyarakat yang tumbuh dari budaya dan pengalaman lokal. Menurutnya, praktik ekonomi masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki nilai yang tidak seluruhnya tercermin dalam indikator GDP konvensional.
Bhima mencontohkan masyarakat Samin di Kendeng dan sejumlah praktik ekonomi masyarakat adat sebagai bagian dari pengetahuan ekonomi lokal. Ia menilai aspek budaya, kebahagiaan, kualitas lingkungan, serta warisan leluhur juga perlu diperhitungkan dalam melihat kesejahteraan.
Ukuran Kesejahteraan Dinilai Perlu Diperluas
Bhima juga mempertanyakan apakah persoalan ekonomi hanya terletak pada besarnya pertumbuhan atau justru pada indikator yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan tersebut.
“Indikator yang dibuang apa? Pertambangan penggalian nggak usah masuk. Indikator barunya apa tadi? kebahagiaan, air yang bersih, udara yang sehat, dan lain-lain,” ujarnya.
Pandangan tersebut beririsan dengan gagasan green GDP yang disampaikan Prof. Bambang. Keduanya menempatkan persoalan pengukuran sebagai bagian penting dalam menentukan bagaimana keberhasilan pembangunan didefinisikan.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup dibaca hanya dari peningkatan output nasional. Pemerataan, kualitas lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat menjadi aspek yang turut menentukan apakah pertumbuhan benar-benar menghasilkan pembangunan.
Menutup diskusi, Prof. Didin menekankan pentingnya melihat ekonomi bukan hanya sebagai aktivitas untuk menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Gagasan tersebut kemudian dikaitkannya dengan ekonomi lokal dan konsep Nusantaranomik yang dikembangkannya melalui berbagai penelitian dan disertasi.
Red
