INFO NEWS | CIPANAS - Dalam bimtek pengelolaan keuangan desa selama 3 hari bertempat di hotel telaga biru Cipanas- Cianjur, Bupati Cianjur H. Herman Suherman sempat menyinggung rencana pembagian unit sepeda motor kepada para kepala desa sebagai penunjang mobilitas kinerja.
Acara di hadiri 360 kepala desa Se- Kabupaten Cianjur dari 32 Kecamatan, adapun pemateri atau narasumber bimbingan tekhnis pengelolaan keuangan desa diantaranya dari Inspektorat daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.
Seusai pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa hari ke satu, Bupati Cianjur H. Herman Suherman kepada awak media menjelaskan:
"Mengenai management perencanaan dan keuangan kami ingin penggunaan anggaran ADD dan DD itu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar Bupati Cianjur, Senin, (27/11/2023).
"Kami tegaskan yang baik itu yang sesuai perundangan yang berlaku, kadang- kadang pekerjaan dilapangan baik tapi tidak sesuai peraturan, itu juga salah," tambah Bupati Cianjur.
"Contohnya pembangunan harus dilaksanakan dilokasi ini kemudian dipindah ketempat lain tidak sesuai administrasi, itu juga tetap salah meskipun fisiknya kelihatan bagus," jelasnya.
Lanjut Bupati Cianjur; "Dengan acara seperti ini, kami ingin semua mentaati peraturan dan perundangan," harapnya.
"Dialihkan boleh saja tapi harus Diback up dengan berita acara dan sebagainya," tandas Bupati Cianjur.
"Kami berharap pekerjaan- pekerjaan yang sudah bagus di pemeriksaan pun tidak ada permasalahan," harapnya.
Selanjutnya awak media pertanyakan dari mana pemateri atau narasumber acara pelatihan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Desa.
"Pematerinya dari luar, dari inspektorat juga ada, tentu nya yang sudah profesional menangani regulasi yang ada di desa- desa," jawab Bupati Cianjur.
Selanjutnya Bupati Cianjur H. Herman Suherman, menyinggung rencana pembagian sepeda motor kepada para kepala desa sebagai penunjang kinerja.
"Ini kami berikan motor untuk kepala desa ada 2 jenis, yang medannya tak terlalu terjal kami berikan n- max, yang terakhir mohon ma'af saya tidak sebutkan namanya," ucap Bupati.
Lanjutnya; "Sebanyak 354 unit, kecuali kelurahan kita belum," jelas Bupati kepada awak media.
Kembali Bupati Cianjur H. Herman Suherman, menuturkan; "Pemberian ini dalam rangka memperlancar kegiatan, dan juga sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu pasti mobilitas kades sangat padat, memantau tps dan sebagainya, sehingga harus ditunjang operasional kendaraan yang prima," jelasnya.
"Sehingga nanti pemilu bisa dilaksanakan dengan lancar karena sudah ditunjang dengan mobilitas yang ideal," tegas Bupati Cianjur.
Kembali awak media bertanya pada Bupati Cianjur, darimana sumber dana pemberian motor untuk para kepala desa.
"Duh ari anggaran mah Bupati mah moal apal, terkait anggaran Bupati tidak tahu, udah Tekhnis itumah ya," jawab Bupati sambil tersenyum dan diselingi dialek logat Sunda.
"Motor metik dan trail," pungkas Bupati Cianjur mengakhiri sesi wawancara dengan awak media.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Cirumput, Beni Irawan, yang juga menjabat Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur.
"Ini memang tindak lanjut yang kemarin kita di bappenda, kita melaksanakan bimtek ini selama tiga hari," Katanya.
"Bimtek ini bentuk pencegahan Pemda untuk para kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD," ucap Beni Irawan Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur.
"Kami berharap kawan- kawan mengikuti bimtek ini agar pengelolaan ini bisa tertib di desa," tambahnya.
Lanjut Beni; "Ketika perencanaan nya baik In Saa Allah pelaksanaan nya pun akan baik, begitupun sebaliknya, itu inti dari bimtek ini," jelas Beni.
"Sebagai narasumber dari bimtek ini diantara nya ada dari Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan," urai nya.
Kemudian awak media bertanya, materi apa saja yang disampaikan dalam bimtek pengelolaan keuangan desa ini.
"Banyak, terutama dalam perencanaan kemudian pengawasan dan penyelesaian permasalahan di desa," jawab Beni.
Selanjutnya awak media mempertanyakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, seperti apa tekhnisnya, siapa yang mengawasinya.
"Untuk pengawasan kita mempunyai Apip, tiap tahun ada pemeriksaan oleh inspektorat daerah, ini yang terkait dengan pengawasan," jawab Beni.
Masih kata Beni; "Asal jangan fiktif kalau kurang- kurang dikit mungkin di perencanaan nya ada yang salah itu bisa kita tambahkan," katanya.
"Setiap penggunaan dana bersumber dari APBN dan APBD harus terbuka kepada publik dengan memasang papan proyek." Imbuhnya.
(Indrayama)
